OJK: Stabilitas Sektor Jasa Keuangan di Jabar Terjaga
EXPOSE-JABAR, Bandung – Menjelang akhir tahun 2023, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai stabilitas sektor jasa keuangan masih tetap terjaga, didukung oleh permodalan yang kuat dan likuiditas yang memadai, sehingga mampu menghadapi berlanjutnya penurunan pertumbuhan ekonomi dan tingginya ketidakpastian global.
Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan dua dan Managemen Strategi OJK Jawa Barat Aulia Fadly menyampaikan menjelang akhir tahun 2023, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai stabilitas sektor jasa keuangan masih tetap terjaga.
“Di dukung oleh permodalan yang kuat dan likuiditas yang memadai. Sehingga mampu menghadapi berlanjutnya penurunan pertumbuhan ekonomi dan tingginya ketidakpastian global,” katanya saat diskusi dengan wartawan, seperti di kutip pada laman jabarprov.go.id, kemarin.
Menurut Aulia, pada periode Oktober 2023, kredit/pembiayaan perbankan Jawa Barat bertumbuh sebesar 6,60 menjadi Rp597,75 triliun dengan kualitas kredit yang masih tetap terjaga, tercatat rasio NPL gross sebesar 3,62 persen.
“Sementara Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan Jawa Barat pada Oktober 2023 bertumbuh sebesar 4,25 persen menjadi sebesar Rp658,15 triliun dengan likuiditas yang memadai. Tercatat rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) sebesar 90,82 persen” ucap Aulia.
Menurut Aulia, perbankan syariah di Jawa Barat juga masih mencatatkan tren kinerja yang terus meningkat dan lebih tinggi di bandingkan perbankan konvensional.
“Ini tercermin dari pembiayaan perbankan syariah per Oktober 2023 mencapai Rp64,51 triliun. Dengan market share pembiayaan yang juga terus menunjukkan tren kenaikan, dari sebesar 7,99 persen pada tahun 2019 (sebelum pandemi Covid-19) menjadi 10,79 persen per Oktober 2023,” jelasnya.
Untuk sektor Pasar Modal, sampai dengan Oktober 2023, nominal transaksi saham dari Jawa Barat mencapai Rp179,78 triliun yang didominasi oleh investor ritel.
“Adapun jumlah Single Investor Identification atau SID masih menjadi yang terbanyak yaitu mencapai 2.68 juta SID atau sekitar 22,40 persen dari total SID Nasional,” ujarnya.
“Kinerja perusahaan pembiayaan masih berkinerja positif, tercermin dari outstanding piutang pembiayaan yang bertumbuh sebesar 10,93 persen yoy pada Oktober 2023 menjadi sebesar Rp73,5 triliun. Lebih besar di bandingkan masa pandemi yang sempat terkontraksi negatif di akhir tahun 2021. Adapun rasio Non Performing Finance (NPF) masih terjaga sebesar 3,03 persen,” sambung Aulia.
Dari Fintech Peer to Peer (P2P) Lending masih menjadi Provinsi dengan outstanding pinjaman terbesar Nasional dengan pertumbuhan pinjaman sebesar 39,44 persen yaitu mencapai Rp15,80 triliun dengan jumlah penerima sebanyak 5,71 juta rekening.
“Adapun Tingkat Wan Prestasi (TWP) masih terjaga pada level 3,69 persen. Secara akumulasi, Fintech P2P Lending telah menyalurkan pinjaman sebesar Rp178,48 triliun kepada borrower yang berdomisili di Jawa Barat,” katanya.
Aulia menjelaskan bahwa dalam rangka menjaga stabilitas sektor jasa keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah masih tingginya tensi geopolitik global. OJK akan terus mendorong Lembaga Jasa Keuangan untuk terus memonitor potensi risiko termasuk melakukan stress test ketahanan terhadap gejolak pasar.
“Kita juga melakukan strategi mitigasi risiko dalam rangka menjaga ketahanan permodalan dan likuiditas. Sehingga sektor jasa keuangandapat terjaga stabil dan dapat berkontribusi optimal bagi perekonomian nasional,” pungkas Aulia.
